MAMASA, Jurnalpos.id – Menjadi tenaga pendidik honorer di daerah kerap kali menguji batas kesabaran. Alih-alih fokus mencerdaskan anak bangsa, energi para guru sering kali terkuras habis hanya untuk berurusan dengan labirin administrasi yang membingungkan. Minggu, 08/11/2026.
Kisah ini dialami langsung oleh NZ, seorang guru honorer yang sejak Maret 2025 mendedikasikan diri di salah satu SD di kecamatan Bambang. Niat tulus untuk mencatatkan diri secara resmi ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) justru membawanya pada sebuah ironi birokrasi yang menggelitik sekaligus mengelus dada.
Upaya NZ bermula ketika ia bersama seorang rekan sejawat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Dengan membawa surat keterangan mengajar resmi yang ditandatangani kepala sekolah, mereka berharap mendapat kepastian nasib.
Namun, sambutan yang didapat dari salah satu Kepala Bidang, Ridwan, justru di luar dugaan. Alih-alih memberikan solusi teknis pendataan, sang pejabat justru melontarkan pernyataan yang seolah mematikan harapan.
”Penyampaian Kepala Bidang sudah tidak ada yang namanya Dapodik sekarang, jadi kita harus masuk ke sekolah swasta dulu,”ujar NZ menirukan perkataan tersebut.
Upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Yohanis, pun menemui jalan buntu karena yang bersangkutan dikabarkan tengah mendampingi bupati diwilayah Tabang . Ketika estafet konfirmasi beralih kepada Sekretaris Dinas, Albert, jawaban yang diterima justru selaras: bahwa mekanismenya memang harus masuk sekolah swasta terlebih dahulu sebelum data ditarik secara online.
Pernyataan para petinggi dinas pendidikan ini ibarat sindiran halus bagi akal sehat dunia birokrasi. Bagaimana mungkin seorang guru yang mengabdi di sekolah negeri justru diarahkan mencari sekolah swasta demi secarik status di sistem nasional? Di tengah sulitnya mencari lowongan sekolah swasta, kebijakan lisan ini terasa seperti sebuah lelucon pahit bagi tenaga honorer di akar rumput.
Lebih jauh lagi, pernyataan bahwa “sudah tidak ada yang namanya Dapodik” menyisakan tanda tanya besar mengenai pemahaman pejabat daerah terhadap regulasi pusat. Padahal, Dapodik hingga kini tetap menjadi fondasi utama pengelolaan data guru dan sekolah secara nasional.
Bagi NZ dan ribuan guru honorer lainnya, aturan yang disampaikan secara santai di balik meja pejabat itu mungkin terdengar sederhana. Namun, bagi mereka yang berjuang di lapangan, aturan tersebut menusuk telak. meminggirkan pengabdian demi dalih prosedur administratif yang kian sulit dicerna.(*).
Penulis: ROMAN
Komentar