TRENGGALEK, Jurnalpos.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Trenggalek terus mengukuhkan perannya sebagai pusat integrasi layanan masyarakat. Menempati lantai bawah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jalan Panglima Sudirman, Sosutan, Ngantru, MPP kini menyediakan 77 jenis layanan dari 30 instansi, mulai dari vertikal, BUMN, hingga BUMD.
Konsep one stop service ini sengaja dihadirkan untuk memangkas birokrasi, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai urusan administrasi hanya di satu lokasi.
Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, Mustopa, mengungkapkan bahwa tren kunjungan masyarakat sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026 ini terbilang stabil. Rata-rata kunjungan bulanan konsisten di angka 2.200 orang.
“Kunjungan masyarakat yang mengakses layanan di DPMPTSP relatif sama antara tahun 2025 dengan 2026. Setiap bulannya berada di kisaran 2.200 pengunjung,” ujar Mustopa saat dikonfirmasi, Jum’at (23/5/2026).
Dalam hitungan harian, rata-rata ada lebih dari 100 warga yang datang. Lonjakan pengunjung biasanya terjadi pada hari pertama kerja setelah libur panjang nasional atau akhir pekan.
“Kalau hari Senin libur, biasanya yang ramai hari Selasa. Namun secara umum, alhamdulillah trennya relatif stabil,” imbuhnya.
Angka kunjungan ke MPP Trenggalek diproyeksikan bakal meningkat tajam dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan rencana relokasi seluruh layanan BPJS Kesehatan dari kantor lama di Jalan Sudirman ke dalam gedung MPP.
“Berdasarkan data pihak BPJS Kesehatan, mereka melayani minimal 20 orang per hari. Jika nanti resmi bergabung di sini, tentu tren kunjungan total di MPP akan ikut meningkat,” jelas Mustopa.
Saat ini, puluhan gerai di MPP Trenggalek telah mengakomodasi berbagai kebutuhan mendasar warga. Di antaranya layanan perizinan dan konsultasi dari DPMPTSP, pembuatan kartu identitas PMI serta surat keterangan pencari kerja (AK-1) dari Disperinaker, hingga layanan keimigrasian.
Selain itu, instansi seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Sosial melalui Gerai Gertak juga aktif beroperasi. Dari puluhan opsi tersebut, sektor kependudukan menjadi yang paling krusial.
“Layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sejauh ini menjadi yang paling banyak diakses masyarakat setiap harinya,” tutur Mustopa.
Keberadaan MPP ini terbukti efektif memangkas waktu pengurusan dokumen lintas instansi yang saling berkaitan. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah utama bagi efisiensi birokrasi di Trenggalek.
“Misalnya ada warga kurang mampu mengurus KIS di Gerai Gertak dan menemui kendala administrasi kependudukan, mereka bisa langsung bergeser ke gerai Dukcapil di sebelah. Begitu pula Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengurus dokumen keberangkatan, bisa langsung menyelesaikan urusan keimigrasian di satu tempat,” bebernya.
Melalui komitmen integrasi ini, Pemkab Trenggalek berharap pemenuhan hak pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, murah, dan efisien.
“Prinsipnya, seluruh urusan selesai di sini tanpa warga harus repot kesana-kemari,” pungkasnya. (AG)
Komentar