MAMASA, Jurnalpos.id — Dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa kembali diguncang dugaan praktik lancung. Kali ini, Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Mamasa (FK-PMM) secara resmi melayangkan surat laporan aduan ke Kepolisian Resor (Polres) Mamasa. Laporan ini dilayangkan menyusul maraknya dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum di lingkungan Bidang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Mamasa. Senin, (21/09/2026).
Sasaran dari dugaan pungli tersebut diduga menargetkan sejumlah kepala sekolah penerima program Bantuan Revitalisasi Anggaran Tahun 2026. Alih-alih menjadi angin segar bagi pembenahan infrastruktur pendidikan, dana bantuan yang seharusnya dinikmati sepenuhnya oleh sekolah justru diwarnai aroma pemotongan dan setoran liar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Ketua FK-PMM menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap transparansi dan integritas pengelolaan anggaran pendidikan di Bumi Kondosapata. Menurut mereka, praktik pungli terhadap dana revitalisasi sekolah adalah bentuk kejahatan serius yang mencederai dunia pendidikan serta merugikan hak-hak peserta didik.
”Kami tidak akan tinggal diam melihat dunia pendidikan Mamasa dijadikan ajang pengerukan keuntungan pribadi oleh oknum pejabat di dinas. Dana revitalisasi 2026 ini diperuntukkan bagi perbaikan fasilitas sekolah, bukan untuk memuaskan syahwat korupsi oknum tertentu. Kami mendesak Polres Mamasa untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait tanpa pandang bulu,” tegas perwakilan FK-PMM usai memasukkan berkas laporan di Mapolres Mamasa.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Albert, S.Pd., M.M., justru menuai tanda tanya besar dan kesan lepas tangan birokrasi.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan pungli yang mencatut nama institusi yang dikelolanya, Albert terkesan menghindar dan memberikan jawaban singkat yang dinilai normatif serta mengindikasikan pelemparan tanggung jawab internal.
”Coba langsung ke bidangnya,” ujar Albert singkat saat dimintai tanggapan terkait polemik tersebut.
Respon dingin dari seorang sekretaris instansi dinas teknis ini sontak memicu kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati publik. Sikap lempar batu sembunyi tangan ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal (internal control) serta buruknya responsibilitas pejabat publik dalam merespons isu krusial yang merusak marwah institusi pendidikan di Mamasa. Publik menilai, sebagai unsur pimpinan di Dinas Pendidikan, Albert seharusnya bersikap terbuka, proaktif, dan tidak menutup-nutupi persoalan yang tengah mencederai instansi yang dinaunginya.
Dengan masuknya laporan resmi dari FK-PMM ke Polres Mamasa, publik kini menaruh atensi penuh terhadap langkah penegak hukum. Desakan agar Polres Mamasa segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, serta para kepala bidang terkait khususnya Bidang TK, SD, dan SMP semakin menguat.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegak hukum di Mamasa untuk membongkar akar rumput praktik pungli revitalisasi sekolah yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Masyarakat Mamasa kini menunggu gebrakan nyata kepolisian dalam mengusut tuntas aliran dana dan aktor intelektual di balik skandal dugaan pungli sektor pendidikan ini.(*).
- Penulis: ROMAN
Komentar