Bireuen, jurnalpos.id – Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi damai jilid II bersama ribuan korban banjir dari berbagai wilayah di Kabupaten Bireuen. Massa memadati halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026), menuntut pemenuhan hak-hak korban yang dinilai belum tertangani secara optimal sejak bencana melanda pada November 2025.
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari korban banjir, aktivis sipil, jurnalis, kelompok disabilitas, hingga masyarakat umum. Mereka menyuarakan keprihatinan atas lambannya penanganan pascabencana oleh pemerintah daerah.
Koalisi mengajak masyarakat luas, termasuk mahasiswa, pemuda, dan organisasi sipil, untuk turut mengawal perjuangan tersebut. Tuntutan utama yang disampaikan adalah kejelasan data korban serta pemenuhan hak-hak dasar yang hingga kini belum sepenuhnya diterima.
Empat bulan pascabencana, banyak korban mengaku belum menerima bantuan yang layak. Dana Tunggu Perumahan (DTH), hunian tetap (huntap), maupun hunian sementara (huntara) disebut belum menjangkau sebagian besar warga terdampak.
Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M. Akmal, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kegelisahan kolektif masyarakat terhadap kondisi yang masih penuh ketidakpastian.
“Aksi ini dilakukan secara damai, terbuka, dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar aksi, tetapi perjuangan untuk keadilan bagi korban banjir,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi data korban dan bantuan, percepatan pemulihan masyarakat, keadilan distribusi bantuan, serta keterbukaan informasi publik.
Menurut Akmal, banjir yang terjadi sejak akhir 2025 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang belum terselesaikan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga kepastian masa depan.
Ironisnya, masih terdapat korban yang bertahan di tenda-tenda pengungsian tanpa hunian layak meski sudah lebih dari empat bulan sejak bencana terjadi.
Koalisi juga menyoroti lemahnya tata kelola penanganan bencana, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Data korban serta penyaluran bantuan dinilai belum terbuka secara memadai kepada publik.
Para demonstran menilai persoalan utama terletak pada pendataan yang belum akurat serta lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
“Informasi sulit diakses, sementara di lapangan banyak keluhan terkait bantuan yang belum diterima atau tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Koalisi pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi.
Mereka juga memperingatkan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum dan pengawasan nasional jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan.
Aksi damai ini menjadi simbol desakan kuat masyarakat agar negara hadir secara nyata dalam menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban bencana.(SrNTv).
Komentar