Sulawesi Barat
Home » Berita » Rapor Merah Anggaran PUPR Mamasa, Volume Kurang, BTT Berantakan, Kadis Masih Bungkam

Rapor Merah Anggaran PUPR Mamasa, Volume Kurang, BTT Berantakan, Kadis Masih Bungkam

​MAMASA, Jurnalpos.id — Uang rakyat di Kabupaten Mamasa seolah sedang diuji ketahanannya. Dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tampil sebagai salah satu sorotan utama sayangnya, bukan karena prestasi.

Deretan catatan miring terhampar di meja audit, mulai dari pekerjaan fisik yang tak sesuai takaran, pembayaran yang keblablasan, utang belanja miliaran rupiah, hingga urusan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang pertanggungjawabannya terkesan kebut semalam.

​Persoalan di tubuh Dinas PUPR Mamasa ini bukan sekadar salah ketik administrasi, melainkan menyentuh angka-angka konkret yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan potensi kerugian daerah. Pada sektor pekerjaan fisik, ditemukan kekurangan volume pada 11 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai mencapai Rp359.999.876,74.

Selain itu, fasilitas pimpinan daerah pun ikut menyisakan catatan lewat kelebihan pembayaran sekitar Rp78 juta pada pekerjaan pagar rumah jabatan Bupati dan rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati, ditambah potensi kelebihan pembayaran pada jasa pengawasan pekerjaan.

​Belum selesai sampai di situ, persoalan kewajiban belanja juga menjadi catatan tebal karena Dinas PUPR masih menyisakan utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.147.728.682,12. Di sisi lain, pengelolaan dana BTT yang terealisasi Rp2.994.130.000 pada Tahun Anggaran 2025 ikut disorot akibat kelemahan administrasi dan pertanggungjawaban.

Tradisi Turun-Temurun, Produksi Sagu di Kecamatan Rantim Jadi Penopang Pemulihan Ekonomi Warga

Laporan pertanggungjawabannya disebut-sebut baru mulai disusun saat pemeriksaan interim BPK berlangsung pada Februari 2026 dan masih terus dilengkapi hingga pemeriksaan rampung pada 5 Mei 2026, sehingga memunculkan tanda tanya besar mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana darurat tersebut sejak awal.

​Di tengah riuh temuan ini, sikap Kepala Dinas PUPR Mamasa justru menjadi tanda tanya tersendiri karena yang bersangkutan sejak beberapa bulan lalu terkesan enggan memberikan keterangan terbuka kepada publik. Padahal, diamnya pejabat publik saat anggaran bermasalah sering kali justru mempertebal spekulasi masyarakat tentang bagaimana uang rakyat dikelola dan diawasi.

​Memang, temuan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi, tetapi setiap rupiah yang berpotensi merugikan daerah wajib ditindaklanjuti secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik tidak butuh alasan klise, melainkan kejelasan mengenai nilai yang sudah dikembalikan ke kas daerah, pembenahan mekanisme pengawasan, serta langkah konkret dari pihak-pihak yang berkewajiban mulai dari pimpinan daerah, Inspektorat Daerah, hingga aparat pengawas terkait agar segera mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan rekomendasi audit mengendap begitu saja.

​Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka lebar bagi Kepala Dinas PUPR Mamasa serta seluruh pihak terkait guna meluruskan informasi ini secara transparan kepada masyarakat.(*).

Antrean Pembuatan ATM di Bank Sulselbar Mamasa, Pihak bank jelaskan prosedurnya.

Penulis: ROMAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Post Populer

Post

–