Pidie, jurnalpos.id – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Puskesmas, Dewan Pengawas (Dewas), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Kabupaten Pidie di Pendopo Bupati Pidie, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk mewujudkan program **Pidie Sehat** sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan layanan kesehatan dasar sekaligus menyusun berbagai langkah perbaikan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Pidie.
“Pertemuan tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan layanan kesehatan dasar, sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan di seluruh Pidie,” ujar Andi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sarjani Abdullah menyampaikan empat poin penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Pidie. Keempat poin tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pidie Nomor: 400.7/1832 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Pidie.
Poin pertama menekankan kepada dua RSUD dan seluruh puskesmas agar melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun teknis pelayanan kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Selanjutnya, pada poin kedua, Bupati meminta seluruh tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari bidan, perawat, dokter, dokter spesialis hingga tenaga kesehatan lainnya, untuk fokus dan memprioritaskan pelayanan di tempat tugas masing-masing, khususnya di rumah sakit pemerintah.
Poin ketiga mengatur tentang sistem rujukan pasien rawat inap dari puskesmas. Pasien yang dirujuk menggunakan ambulans wajib diarahkan ke rumah sakit pemerintah, yakni RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli dan RSUD Tgk Abdullah Syafie Beureunuen.
Sementara itu, poin keempat mengatur rujukan pasien rawat jalan maupun rujukan dari rumah sakit non-pemerintah atau swasta ke rumah sakit pemerintah. Rujukan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keterbatasan sumber daya tenaga medis atau keterbatasan peralatan kesehatan.
“Rujukan selain karena pertimbangan tersebut, pembiayaan pengobatan pasien rujukan menjadi tanggung jawab rumah sakit non-pemerintah sebagai unit yang membuat atau mengirim rujukan,” jelas Andi Firdhaus.
Selain menegaskan empat poin tersebut, Bupati Sarjani Abdullah juga meminta seluruh jajaran pelayanan kesehatan untuk memastikan setiap pelayanan berjalan optimal, cepat, profesional, dan ramah terhadap masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pidie.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pidie Alzaizi, Sekretaris Daerah Pidie Samsul Azhar, Asisten I Nadhar Putra, Asisten III Jufrizal, S.Sos., Kepala Dinas Kesehatan dr. Dwi Wijaya, serta Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafie Beureunuen dr. Kamaruzzaman.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie berharap kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik, mudah diakses, dan berorientasi pada keselamatan pasien demi terwujudnya Pidie Sehat.(*).
Komentar