BANDA ACEH, jurnalpos.id – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak pemerintah pusat agar pengelolaan gas dari Blok Andaman dilakukan di darat melalui fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, bukan menggunakan skema pengolahan di laut lepas (FPSO).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang turut dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman.
Azhari menegaskan bahwa Aceh tidak ingin mengulangi pengalaman masa lalu ketika gas Arun dieksploitasi secara besar-besaran pada era 1970-an, namun manfaatnya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Aceh.
Menurutnya, Pemerintah Aceh menginginkan gas Andaman diolah di darat dengan memanfaatkan fasilitas eks LNG Arun atau KEK Arun sehingga dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, Azhari juga meminta agar dokumen perencanaan pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Andaman ditunda sementara hingga tercapai kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkait skema pengelolaannya.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga pengelolaan sumber daya alam di Aceh harus memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Aceh dalam sektor migas. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan merumuskan skema terbaik bersama Pemerintah Aceh dan BPMA agar manfaat gas Blok Andaman dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
Laode juga menegaskan bahwa kepentingan masyarakat Aceh akan menjadi prioritas dalam pengelolaan gas Andaman sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan wilayah lain.(*).
Komentar