MAMASA, Jurnalpos.id — Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Anggaran 2026 di SMKS Komputer Kifrah Bangsa, Kabupaten Mamasa, menjadi sorotan. Sekolah tersebut tercantum dalam daftar Sekolah Dampingan Bermasalah, berdasarkan data progres laporan mingguan per 5 Oktober 2026.
Dalam data tersebut, SMKS Komputer Kifrah Bangsa tercatat berada pada Tahap 5, dengan rencana pekerjaan mencapai 100 persen. Namun, realisasi yang tercatat dalam sistem masih 0 persen, dengan deviasi -100 persen. Batas akhir pekerjaan juga tercantum pada 17 September 2026.
Padahal, berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di sekolah, program revitalisasi tersebut memiliki nilai bantuan sebesar Rp896.165.000.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa 70 persen anggaran telah dicairkan, atau sekitar Rp627.315.500. Namun, di tengah pencairan tersebut, muncul persoalan lain, yakni biaya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebut belum dibayarkan.
Kepala SMKS Komputer Kifrah Bangsa, Bartomius, ST, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pekerjaan revitalisasi masih berjalan.
Terkait munculnya nama sekolah dalam daftar sekolah bermasalah, Bartomius menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pelaporan.
“Kegiatan masih berjalan. Soal munculnya nama sekolah bermasalah itu karena aplikasi ke pusat belum konek,” kata Bartomius.
Sementara itu, seorang pekerja yang ditemui di lokasi memberikan keterangan berbeda mengenai pelaksanaan pekerjaan. Ia menyebut pekerjaan berjalan lambat dan dirinya baru sekitar dua minggu bekerja di lokasi tersebut.
“Pekerjaan ini sudah sangat lambat. Kami baru sekitar dua minggu kerja di sini,” ungkap pekerja tersebut.
Keterangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai waktu sebenarnya pekerjaan dimulai dan sejauh mana progres fisik yang telah dilaksanakan.
Dana Cair, RAB Disebut Belum Dibayar Persoalan pembayaran RAB juga menjadi perhatian. Biaya pembuatan RAB disebut belum dibayarkan, sementara dana program disebut telah dicairkan sebesar 70 persen dari total anggaran Rp896.165.000.
Jika angka pencairan 70 persen tersebut benar, maka dana yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp627,3 juta. Kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka, khususnya terkait penggunaan dana yang telah dicairkan, pembayaran jasa penyusunan RAB, progres fisik pekerjaan, serta pelaporan kegiatan melalui aplikasi pusat.
Publik tentu berharap program revitalisasi yang menggunakan anggaran negara tersebut dapat dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah telah memberikan klarifikasi terkait kendala aplikasi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SMKS Komputer Kifrah Bangsa, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, maupun pihak terkait lainnya.(RLJ).
Penulis: Roman Limpa Jaya
Komentar