Jakarta, jurnalpos.id – Pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, KPK memberikan perhatian khusus terhadap proyek pengadaan 25.644 unit motor listrik tersebut.
“Tentu KPK memberikan perhatian terhadap pengadaan tersebut, karena ini termasuk area yang rawan tindak pidana korupsi,” ujarnya di Jakarta, dikutip jurnalpos.id dari antara Selasa.
Menurut Budi, pengawasan tidak hanya difokuskan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Ia menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang matang agar spesifikasi kendaraan yang diadakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Apakah perencanaan sudah melalui analisis kebutuhan yang tepat? Apakah spesifikasi kendaraan memang dibutuhkan secara merata di semua wilayah? Ini yang menjadi perhatian,” jelasnya.
Selain itu, KPK juga menyoroti proses penentuan pemenang tender. Menanggapi isu terkait PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai pihak pemenang, Budi menegaskan bahwa setiap keputusan dalam proses pengadaan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam pengadaan, tentu harus bisa dijelaskan mengapa vendor tertentu yang menang. Semua proses harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 7 April 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan keterangan terkait pengadaan sepeda motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh lembaganya.
Menurut dia, pengadaan sepeda motor listrik tersebut memakai anggaran tahun 2025 dan belum dibagikan secara resmi kepada kepala SPPG.
Ia mengatakan realisasi pengadaan sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit.
Sehari setelahnya atau pada 8 April 2026, Dadan mengatakan pengadaan sepeda motor listrik tersebut untuk Kepala SPPG di wilayah dengan akses transportasi sulit, dan bertujuan memastikan kelancaran penyaluran program Makan Bergizi Gratis.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi anggaran untuk pengadaan sepeda motor listrik SPPG memakai alokasi tahun 2025 dan tidak ada pembelian pada 2026.
Adapun sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan tersebut diduga adalah sepeda motor listrik Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.(*)
Sumber : antara
Komentar