JAKARTA, jurnalpos.id – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberikan apresiasi kepada civitas akademika yang terlibat dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 atas kontribusi mereka dalam pengabdian di 154 kawasan transmigrasi selama lima bulan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat memberikan sambutan dalam Rapat Pleno Hasil Reviu Laporan TEP 2025 di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurut Viva Yoga, tugas yang dijalankan para peserta bukanlah pekerjaan ringan karena harus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun, hasil pengabdian tersebut dinilai mampu membuka harapan baru bagi masa depan bangsa dan negara.
“Pengabdian di 154 kawasan transmigrasi selama lima bulan bukan kerja ringan. Apa yang dilakukan membuka harapan baru bagi masa depan bangsa dan negara,” ujarnya.
Sebanyak 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, magister, hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, dan ITS diterjunkan dalam program tersebut.
Dari kegiatan itu, dihasilkan 400 kajian riset mengenai berbagai potensi sumber daya alam serta kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi.
“Kajian yang kita terima bukan hanya sebatas dokumen atau laporan, namun temuan strategis yang selanjutnya akan kita eksplorasi lewat pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Viva Yoga.
Ia meyakini kualitas hasil riset sangat tinggi karena dikerjakan oleh civitas akademika dari perguruan tinggi unggulan. Menurutnya, riset tersebut akan membantu Kementrans dan pemerintah dalam pengembangan kawasan transmigrasi ke depan.
“TEP ini merupakan tim ad hoc bagi Kementrans,” ujarnya.
Viva Yoga juga memastikan program Tim Ekspedisi Patriot akan berlanjut pada tahun ini dengan cakupan yang lebih luas. Sejumlah kampus baru akan bergabung, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.
“TEP 2026 akan melibatkan 1.000 peneliti yang akan kita sebar di 200 titik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan transmigrasi bersumber dari dukungan APBN dan APBD. Selain itu, Kementrans juga terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Beberapa mitra strategis yang terlibat antara lain Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta berbagai lembaga negara lainnya.
“Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga negara termasuk pihak swasta, pembangunan yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat anggaran,” tuturnya.
Sebagai contoh, pembangunan Kawasan Transmigrasi Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan hasil kerja sama lintas kementerian bersama BP Batam.(***).
Komentar