Pidie, jurnalpos.id – Seorang mahasiswa Universitas Jabal Ghafur, Muhammad Pria Al Ghadzi atau yang akrab disapa Tu Ma, melontarkan kritik tajam terhadap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti 20 anggota DPRK Pidie di Provinsi Bali.
Menurutnya, kegiatan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi warga yang masih sulit dan penanganan pascabencana yang belum sepenuhnya pulih di Kabupaten Pidie.
“Selain merampok uang rakyat, mereka juga tidak memiliki hati nurani,” kata Tu Ma kepada media online, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, hampir dua tahun para anggota DPRK Pidie menjabat, belum terlihat adanya produk legislasi daerah inisiatif yang benar-benar lahir untuk kepentingan masyarakat.
“Hampir dua tahun mereka menjabat sebagai anggota DPRK Pidie, belum ada prolegda inisiatif yang dilahirkan, jadi sama saja mereka selama ini tidak bekerja,” sambungnya.
Tu Ma mempertanyakan alasan pelaksanaan Bimtek harus dilakukan di Bali, daerah yang dikenal sebagai destinasi wisata nasional dan internasional. Menurutnya, kegiatan serupa bisa dilaksanakan di Pidie dengan biaya yang jauh lebih hemat.
Ia menyebut, pemerintah pusat saat ini sedang menggencarkan efisiensi anggaran, namun di sisi lain anggota dewan justru dinilai memanfaatkan celah kegiatan Bimtek untuk melakukan perjalanan dinas yang menguras uang negara.
“Saya yakin mereka menghabiskan anggaran ratusan juta di Bali. Efisiensi anggaran hanya cerita dongeng bagi rakyat Pidie,” ujarnya.
Menurut Tu Ma, jika tujuan kegiatan tersebut benar-benar untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan, maka seharusnya pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia menilai masih banyak alternatif yang lebih rasional, seperti menghadirkan satu atau dua pemateri dari pusat ke Pidie tanpa harus membawa seluruh anggota DPRK keluar daerah.
“Dua tahun mereka menjabat puluhan miliar dihabiskan, kondisi masyarakat juga tidak pernah berubah,” katanya lagi.
Selain mengkritik kegiatan Bimtek, Tu Ma juga mendesak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRK Pidie membuka secara transparan penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan anggaran penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana uang rakyat digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elite politik.
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Pidie turun tangan mengawasi penggunaan anggaran negara agar sesuai aturan yang berlaku.
“Rakyat selalu dibodohi oleh kepentingan anggota dewan. Sudah saatnya APH bekerja untuk memastikan penggunaan uang negara yang berkeadilan,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 20 anggota DPRK Pidie berangkat ke Bali sejak 5 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan Bimtek selama dua hari. Keberangkatan tersebut menuai sorotan publik karena dilakukan di tengah tekanan ekonomi masyarakat dan meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran daerah.(SrNTv).
Komentar