Jakarta, jurnalpos.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia terus mengalami tekanan akibat dinamika geopolitik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang berdasarkan asumsi harga minyak dunia.
“Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Itu sudah dihitung rata-rata,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui pemerintah tidak dapat memberikan jaminan terkait harga BBM non-subsidi karena tidak termasuk dalam skema perlindungan harga oleh negara.
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dalam skenario kenaikan harga minyak hingga 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel.
“Yang bersubsidi aman sampai akhir tahun. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena anggaran subsidinya masih cukup,” katanya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki cadangan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan. Dana ini menjadi salah satu bantalan fiskal dalam menghadapi gejolak harga energi global.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan tambahan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), terutama melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai penopang kebutuhan subsidi energi.
“Cushion kita masih ada. Bahkan dari sektor ESDM, termasuk yang disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ada potensi peningkatan pendapatan dari kenaikan harga minyak dan batu bara,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini dinilai penting mengingat setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Purbaya menegaskan, strategi pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan dilakukan agar defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,92 persen tanpa harus bergantung pada penggunaan SAL.
“Kami akan terus mengendalikan pengeluaran, meminimalkan yang tidak efisien, dan meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor, termasuk komoditas,” pungkasnya.(*).
Komentar