Pidie, jurnalpos.id – Ratusan keuchik di Kabupaten Pidie ramai-ramai membeli kendaraan dinas baru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2026. Total anggaran yang terserap untuk pengadaan kendaraan operasional tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp25 miliar.
Pengadaan kendaraan dinas itu dilakukan oleh 730 gampong setelah Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan persetujuan melalui peraturan bupati terkait penggunaan dana desa untuk operasional pemerintahan gampong.
Mayoritas kendaraan yang dibeli berupa sepeda motor jenis Yamaha N-Max dengan harga mencapai Rp34.644.000 per unit. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, nilai pengadaan kendaraan dinas tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Kepala PT Capella Dinamik Nusantara, Irwansyah Putra, mengatakan pihaknya menangani pengadaan kendaraan untuk keuchik di 18 kecamatan di Kabupaten Pidie.
Menurutnya, hanya lima kecamatan yang tidak melakukan pengadaan melalui perusahaannya, yakni Kecamatan Muara Tiga, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Titeu, dan Geumpang.
“Totalnya sekitar 600 unit untuk 18 kecamatan. Sisanya jenis Yamaha N-Max dengan harga Rp34.644.000 per unit sesuai harga di LKPP,” kata Irwansyah.
Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan tersebut tidak dilakukan melalui sistem e-catalog. Namun, harga yang ditawarkan disebut tetap mengacu pada harga yang tercantum dalam aplikasi belanja online pemerintah.
Irwansyah juga mengaku sempat melakukan sejumlah pertemuan dengan forum keuchik terkait rencana pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut. Dalam pertemuan itu, dibahas spesifikasi hingga keseragaman kendaraan yang akan dibeli.
“Hasil kesepakatan, kendaraan yang dibeli dibuat seragam, baik jenis maupun warnanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya menawarkan harga yang diklaim lebih kompetitif dengan fitur kendaraan yang dinilai lebih lengkap dibandingkan vendor lain.
Pengadaan kendaraan dinas untuk ratusan keuchik tersebut kini menjadi sorotan publik karena nilai anggarannya yang fantastis di tengah berbagai kebutuhan pembangunan gampong yang dinilai masih mendesak, mulai dari infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penanganan kemiskinan di desa-desa.(SrNTv).
Komentar