TRENGGALEK,Jurnalpos.id– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Gedung DPRD Graha Paripurna Trenggalek, Senin (04/05/2026).
Rapat ini difokuskan pada evaluasi capaian retribusi daerah tahun 2025 serta penyusunan strategi konkret untuk memenuhi target APBD 2026 dan perencanaan program tahun 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa performa pendapatan dari sektor retribusi pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan data evaluasi, capaian antar OPD bervariasi mulai dari 78 persen, 95 persen, hingga ada yang melampaui target di angka 110 persen.
“Hari ini kami mengevaluasi OPD yang khusus melaksanakan pemungutan retribusi. Harapan kita, untuk tahun 2026 semua bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan di APBD. Selain itu, kami juga mulai merancang pengembangan program dan edukasi untuk tahun 2027,” ujar Doding usai rapat.
Doding menegaskan pentingnya komitmen OPD dalam merealisasikan target yang telah disepakati. Ia mendorong adanya perbaikan sistem kerja agar kebocoran anggaran dapat ditekan dan potensi pendapatan dapat dioptimalkan melalui program yang terukur.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah penyusunan grand design pendapatan daerah. Nantinya, progres capaian akan dipantau secara real-time melalui diagram sistem dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kita harus punya program yang jelas, Contohnya RSUD Dr. Soedomo, sebelum dibangun pendapatannya Rp115 miliar, setelah dibangun meningkat jadi Rp147 miliar, dan tahun 2026 ini diproyeksikan mencapai Rp157 miliar. Ini bukti kalau investasi pada fasilitas publik berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya modernisasi sistem pemungutan melalui digitalisasi. Menurutnya, penggunaan teknologi adalah kunci untuk transparansi dan meminimalisir kebocoran anggaran di lapangan.
“Digitalisasi itu merupakan salah satu cara untuk meminimalisir kebocoran anggaran, Contohnya untuk tiket, jangan lagi pakai kertas manual, tapi beralih menggunakan barcode. Begitu juga dengan parkir, bisa diarahkan menggunakan E-toll atau pembayaran nontunai lainnya,” pungkas Doding.
Dengan strategi penguatan infrastruktur dan sistem digital ini, DPRD berharap PAD Trenggalek terus meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan. (AG)
Komentar