Trenggalek
Home » Berita » Mas Ipin Rotasi 8 Pejabat Eselon II Trenggalek, Direktur Baru Perumda Tirta Wening Juga Dilantik

Mas Ipin Rotasi 8 Pejabat Eselon II Trenggalek, Direktur Baru Perumda Tirta Wening Juga Dilantik

Trenggalek, jurnalpos.id – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin melakukan rotasi delapan Pejabat Tinggi Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sekaligus melantik direktur baru Perumda Tirta Wening dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung Bawarasa lantai 1, Rabu (1/4/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang tengah diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Mas Ipin, langkah ini diawali dengan evaluasi terhadap pejabat yang sudah menduduki jabatan strategis, untuk melihat apakah masih optimal di posisi lama atau lebih tepat ditempatkan pada jabatan baru.

“Pelantikan ini karena kita sama-sama tahu banyak OPD dengan nomenklatur baru, jadi harus dilakukan penyesuaian. Sebelum membuka lelang jabatan, kita evaluasi yang sudah duduk. Apakah masih optimal, ataukah lebih optimal ketika ditempatkan di tempat lain,” ujar Mas Ipin usai pelantikan.

Dalam rotasi tersebut, Saeroni yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Trenggalek kini dipercaya menjadi Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra selanjutnya diisi Sunarto, mantan Kepala Dinas Kesehatan PPKB.

Joko Susanto yang sebelumnya memimpin Dinas Peternakan dan Perikanan kini menempati posisi Kepala Dinas PMPTSP. Posisi lamanya diserahkan kepada Muyono Piranata yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Koramil Munjungan dan Warga Gotong Royong Rabat Jalan Penghubung di Desa Masaran

Rotasi juga menyentuh sektor keuangan daerah. Edi Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PMPTSP kini dipercaya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sementara Agus Dwi Karyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kini menempati jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

Jabatan yang ditinggalkan Agus diisi Suhartoko, mantan Kepala BPKPD. Sedangkan Habib Solehudin, mantan Kasatpol PP dan Kebakaran, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial PPPA.

Selain rotasi pejabat eselon II, pemerintah daerah juga melantik Khoirul Ansori sebagai Direktur baru Perumda Tirta Wening. Nama ini merupakan hasil seleksi terbuka yang sebelumnya dilakukan Pemkab Trenggalek.

Mas Ipin menegaskan, penunjukan direktur baru dilakukan murni berdasarkan kualitas dan rekam jejak.

“Saya ingin pelayanan PDAM bisa lebih progresif ke depan. Jadi kita buka seleksi, sama sekali saya tidak kenal orangnya. Saya hanya melihat kualitas dan track record. Semoga pilihan saya tidak salah untuk masyarakat Trenggalek,” katanya.

Kodim 0806/Trenggalek Matangkan TMMD ke-128, Pra-TMMD Dimulai di Desa Sukorejo

Menurutnya, direktur baru Perumda Tirta Wening akan langsung fokus pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, asesmen kebocoran jaringan, evaluasi sumber air, serta pengembangan unit usaha air minum dalam kemasan (AMDK).

Ia berharap keuntungan dari unit usaha tersebut nantinya dapat menopang perluasan layanan air bersih kepada masyarakat.

Di sektor keuangan daerah, Mas Ipin juga memberi perhatian khusus kepada BPKPD agar mampu menjawab tantangan regulasi baru, terutama ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurutnya, pengalaman Edi Santoso di PMPTSP menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah karena memahami potensi wajib pajak dan objek pajak di Trenggalek.

“Pendapatan asli daerah kita sudah naik dari Rp260 miliar menjadi Rp353 miliar. Strategi berikutnya harus lebih kuat agar persentase belanja pegawai tetap terkendali,” jelasnya.

Halal Bihalal ASN, Bupati Trenggalek Tekankan Pentingnya Meraih Ridho Masyarakat Lewat Kinerja

Sementara untuk Dinas Pendidikan, Mas Ipin berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, terutama dari sisi fasilitas sekolah di desa, optimalisasi aset, hingga sinkronisasi pendanaan dari APBD maupun APBN.

Ia juga menyinggung persoalan aset sekolah seperti yang terjadi di Desa Sengon, di mana terdapat persoalan lahan sekolah yang belum memiliki dasar hukum tertulis sehingga kini menimbulkan klaim dari ahli waris.

“Kebijakan-kebijakan seperti itu perlu kita ambil solusinya supaya sekolah tetap berjalan dan pelayanan pendidikan tidak terganggu,” tegasnya.(*).

Berita Terkait

Berita Terbaru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Post Populer

Post