Bireuen, Jurnalpos.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota turun langsung ke lapangan untuk melihat secara dekat serta mendata rumah warga yang benar-benar rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Permintaan tersebut disampaikan Mendagri saat mengunjungi dan menyerahkan bantuan tali asih dari pemerintah pusat kepada warga korban banjir di Gampong Bale Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Sabtu (21/2/2026) sore.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, di Provinsi Aceh terdapat delapan kabupaten/kota yang masih menjadi atensi serius pemerintah pusat karena terdampak banjir di wilayah dataran rendah (lowland). Banjir bandang yang terjadi tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga membawa lumpur yang menimbun rumah, sawah, serta fasilitas umum.
“Saya meng-update dan melihat langsung kondisi di lapangan. Saat ini akses jalan, komunikasi dan mobilisasi logistik yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir sudah kembali berjalan lancar setelah dilakukan penanganan pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti persoalan pendataan korban banjir, khususnya masyarakat yang rumahnya terdampak lumpur namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan karena dinilai tidak memenuhi kriteria awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menjelaskan, pada tahap awal BNPB masih menggunakan petunjuk pelaksana (juklak) bencana gempa bumi sebagai acuan.
“Saat saya datang ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan agar jangan memakai juklak dan formulir gempa, karena yang terjadi saat ini adalah bencana banjir bandang dan tanah longsor,” paparnya di hadapan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah dan pejabat terkait.
Sebagai Ketua Satgas sekaligus Mendagri, Tito kemudian menerbitkan Keputusan Menteri yang mengatur tipologi rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan berdasarkan karakteristik bencana banjir.
Ia juga mencontohkan kasus rumah yang tidak tertimbun lumpur, namun rusak akibat hantaman kayu atau batu besar yang terbawa arus, seperti yang ditemukannya di wilayah Tapanuli Tengah.
“Tapi ada juga yang menanyakan, rumahnya tidak kena banyak lumpur, tetapi terkena hantaman kayu dan batu besar yang menghantam rumah,” kisahnya.
Mendagri berharap para kepala daerah proaktif melakukan verifikasi dan pembaruan data. Apabila masih ada masyarakat yang belum terdata, ia meminta agar segera dimasukkan dalam data susulan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.
“Kepada para bupati dan wali kota, kalau ada masyarakat yang belum masuk pendataan, silakan dimasukkan dalam data susulan,” tegasnya.(Saumi).
