Pidie Jaya, Jurnalpos.id – Niat baik relawan dari luar daerah untuk membantu korban bencana banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya justru diwarnai penolakan dari pihak internal.
Menjelang kedatangan sekitar 200 personel relawan TNI pada Minggu, 4 Januari 2026, penggunaan fasilitas umum Gedung DPRK Pidie Jaya sebagai tempat tinggal sementara dilaporkan ditolak oleh pihak pengelola gedung.
Padahal, Gedung DPRK Pidie Jaya memiliki ruang bawah yang dinilai cukup layak dan luas untuk dimanfaatkan sebagai tempat singgah sementara para relawan yang datang dalam misi kemanusiaan.
Salah seorang warga korban bencana banjir di Mereudu, Ismail, menyampaikan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Pernyataan Ismail yang disampaikan pada 31 Desember 2025 mengindikasikan adanya ketegangan dan kebingungan di tengah situasi darurat, ketika bantuan besar justru tidak difasilitasi dengan maksimal.
“Orang luar datang untuk membantu, tapi orang dalam malah menolak. Ini sangat ironis, apalagi dalam kondisi darurat seperti sekarang,” ujar Ismail.
Ia menilai, penolakan penggunaan fasilitas publik tersebut menunjukkan adanya kepentingan kelompok, pribadi, atau golongan tertentu yang dapat menghambat percepatan proses pemulihan pascabencana di Pidie Jaya.
Menurutnya, pemerintah daerah sebagai tuan rumah seharusnya dapat memberikan fasilitas semampunya, atau setidaknya seadanya, kepada para relawan yang datang dengan niat tulus membantu masyarakat korban banjir bandang.
“Kedatangan sekitar 200 personel TNI sebagai relawan menunjukkan skala bantuan yang besar dan serius. Jika fasilitas umum seperti Gedung DPRK tidak bisa digunakan, tentu ini berdampak pada efektivitas kerja relawan dan menimbulkan kesan buruk terhadap pemerintah daerah maupun DPRK,” tegasnya.
Ismail juga menekankan bahwa Gedung DPRK merupakan aset publik yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terlebih dalam situasi kemanusiaan. Ia menilai, prinsip kemanusiaan dan kepentingan masyarakat luas seharusnya menjadi prioritas utama.
“Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi karena bisa merusak citra masyarakat Pidie Jaya secara umum, dan khususnya citra Pemerintah Daerah Pidie Jaya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ismail mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, serta bekerja sama secara maksimal agar percepatan pemulihan bencana banjir bandang di Pidie Jaya dapat segera teratasi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
“Mari kita sama-sama bekerja maksimal agar pemulihan bencana ini cepat selesai sebelum Ramadhan,” pungkasnya.(SrNTv).
Penulis : Saumi
