Jurnalpos.id, Trenggalek – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk membahas rencana kerja dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Namun, pembahasan belum berjalan optimal karena hingga kini breakdown anggaran dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum tersedia.
“Hari ini ternyata breakdown dari Bakeuda belum ada, sehingga tidak mungkin kita bisa membahas secara rinci R – APBD-nya,” ujar salah satu anggota Komisi IV DPRD Trenggalek dalam rapat tersebut, Jumat (18/10/2025).
Dalam rapat itu, Komisi IV juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola dua rumah sakit daerah, yakni RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul.
Berdasarkan paparan sementara, pendapatan RSUD dr. Soedomo dinilai cukup berat untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp147 miliar.
“Kami melihat target pendapatan untuk RSUD dr. Soedomo cukup berat untuk dilampaui. Sementara RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) BLUD tahun 2026 belum bisa dibahas karena RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) belum tersedia,” lanjutnya.
Komisi IV menegaskan bahwa pada rapat berikutnya seluruh OPD, terutama RSUD dr. Soedomo, RSUD Panggul, dan Dinas Kesehatan, wajib menyertakan dokumen RKA agar pembahasan anggaran bisa dilakukan dengan akurat dan berdasarkan kebutuhan riil.
“Rapat selanjutnya wajib menyertakan RKA, agar kita bisa memastikan anggaran itu benar-benar diperlukan atau tidak,” tegasnya.
Selain itu, DPRD menyoroti penurunan signifikan pada sisi transfer dana ke daerah yang berkurang sekitar Rp153 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menetapkan prioritas anggaran.
“Karena posisi APBD kita turun sekitar Rp153 miliar, maka kita harus kencangkan ikat pinggang. Harus kita pilah dan pilih, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu, supaya bisa kita alokasikan ke hal yang lebih penting,” ungkapnya.
Komisi IV menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas akan menjadi dasar dalam pembahasan R- APBD 2026, terutama untuk sektor kesehatan dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.(*).
