TRENGGALEK , jurnalpos.id – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, meminta Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunda rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Watulimo–Munjungan.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakauda) sebagai bentuk efisiensi anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah tahun ini.
“Jadi memang kita harus cermat. Di saat situasi seperti hari ini, kita perlu mengambil langkah efisiensi anggaran,” ujar Mugianto dari Fraksi Demokrat, Senin (16/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah daerah sebelumnya merencanakan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan JLS. Namun, menurut Mugianto, rencana tersebut sebaiknya ditangguhkan dan dananya dialihkan untuk penanganan dan pemulihan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Trenggalek.
“Kami minta pembebasan lahan itu ditangguhkan dulu. Karena kita lihat, dengan kondisi dan situasi tahun ini, kemampuan keuangan kita sangat terbatas,” tegasnya.
Mugianto menyoroti sejumlah wilayah terdampak bencana seperti Bendungan, Munjungan, dan Panggul yang membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, dana sebesar Rp20 miliar akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk mempercepat proses recovery di daerah-daerah tersebut.
“Sampai saat ini, BPBD Provinsi telah membantu penanganan di beberapa titik, termasuk pembangunan jembatan Beile di Munjungan, Panggul dan sodetan sungai. Ini menjadi contoh bahwa perhatian terhadap penanggulangan bencana harus jadi prioritas,” ujar Kang Obeng sapaan akrab Ketua Komisi II.
Ia berharap, dalam perubahan APBD tahun ini, Pemkab Trenggalek dapat meninjau kembali skala prioritas pembangunan dan mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kami berharap APBD yang direncanakan untuk pembebasan lahan JLS dapat ditangguhkan dan dialihkan untuk recovery bencana alam yang terjadi di Kabupaten Trenggalek,” pungkas Kang Obeng.(Wdd).
