Jakarta, jurnalpos.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kembali terjadinya banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang kali ini menelan korban jiwa seorang anak berusia 8 tahun.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan penanganan menyeluruh terhadap persoalan banjir yang kerap berulang di wilayah tersebut.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi dan menjadi catatan kita bersama. Kali ini bahkan menyebabkan korban jiwa. Kami menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).
Banjir yang melanda Demak pada Jumat (3/4/2026) dipicu oleh jebolnya tanggul serta meluapnya Sungai Tuntang. Air merendam permukiman warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Selain korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan juga cukup parah. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat, bahkan ada yang hanya menyisakan atap maupun fondasi akibat terjangan banjir. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Puan meminta pemerintah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama, termasuk mempercepat penyaluran bantuan logistik dan layanan kesehatan bagi para pengungsi maupun warga terdampak.
“Baik yang berada di pengungsian maupun yang bertahan di rumah, semuanya harus mendapat perhatian. Termasuk bantuan untuk membersihkan rumah yang rusak akibat banjir,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan kesehatan secara aktif di lapangan dengan metode jemput bola, guna memastikan kondisi warga tetap terpantau.
Menurut Puan, banjir berulang yang terjadi di Demak menunjukkan masih lemahnya sistem mitigasi bencana di wilayah rawan. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tanggul, sistem pengendalian banjir, serta prioritas pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat berhak mengetahui apakah titik tanggul yang jebol sudah masuk dalam prioritas perbaikan dan bagaimana evaluasi teknis dilakukan. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang dengan dampak yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi para petani. Ratusan hektare lahan persawahan yang terendam berpotensi mengganggu musim tanam dan ketahanan pangan masyarakat setempat.
“Pemerintah harus memastikan petani tidak kehilangan musim tanam, dan warga terdampak mendapat perlindungan hingga kondisi mereka benar-benar pulih,” pungkasnya.(*).
Komentar