Aceh, jurnalpos.id – Gelombang penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, terus menyuarakan perlawanan sengit. Langkah pemberian izin tambang di wilayah tersebut dikutuk keras karena dinilai menggadaikan keselamatan ekologis demi kepentingan korporasi.
Khalilullah, yang nobatkan sebagai Juru Bicara Rakyat Aceh pada aksi penolakan Pergub JKA Desil belum lama ini menegaskan bahwa Beutong Ateuh Banggalang memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Aceh, bukan sekadar komoditas ekonomi.
“Beutong Ateuh Banggalang itu bukan sekadar hamparan hutan kosong yang bisa dikorbankan demi isi kantong para investor. Itu adalah ruang hidup, warisan para syuhada, tanah adat, dan masa depan anak cucu kami. Mengeluarkan izin tambang di sana sama saja dengan memancing bencana ekologis besar lagi bagi Aceh,” ujar Khalilullah kepada media, 31 Mei 2026.
Mitos Usang Lapangan Kerja
Mahasiswa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) yang sebelumnya juga menjadi tokoh sentral dalam gerakan demonstrasi tuntutan pencabutan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ini, mengkritik keras narasi kesejahteraan yang kerap digaungkan pemerintah. Menurutnya, klaim bahwa kehadiran korporasi tambang akan membuka lapangan kerja adalah argumen manipulatif untuk menutupi kegagalan pemerintah.
“Argumen bahwa kehadiran korporasi tambang akan ‘membuka lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat lokal’ adalah kalimat yang paling menjijikkan. Itu mitos usang dan janji manis palsu yang selalu dipakai oleh pemerintah untuk meredam perlawanan rakyat dikarenakan ketidakmampuan pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan”.
Secara tegas, ia menyatakan bahwa masyarakat Aceh menolak ditukar dengan status buruh murah jika taruhannya adalah kehancuran ruang hidup yang permanen.
“Jangan bodohi kami dengan narasi ‘lapangan kerja’. Kami tidak mau ditukar dengan pekerjaan sebagai buruh murah selama beberapa tahun, sementara tanah adat, hutan, sungai, dan keselamatan nyawa anak cucu kami digadaikan selamanya!”, tambah Khalilullah.
Peringatan Keras : Belajar dari Film ‘Pesta Babi
Menutup pernyataannya, Khalilullah memberikan refleksi mendalam dengan mengaitkannya pada fenomena sosial-ekologis yang terekam dalam film dokumenter Pesta Babi yang menggambarkan bagaimana ruang hidup masyarakat adat digilas oleh proyek skala besar. Ia memperingatkan pemerintah agar tragedi serupa tidak terjadi di Bumi Serambi Mekkah.
“Kita semua menonton bagaimana hutan adat dan ruang hidup saudara-saudara kita digilas atas nama proyek besar di film dokumenter “Pesta Babi”. Saya ingatkan kepada pemerintah, jangan sampai terjadi ‘Pesta Babi Part 2’ di Tanoeh Aceh!” tegasnya.
Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk segera membatalkan dan meninjau ulang segala bentuk perizinan tambang di Beutong Ateuh Banggalang sebelum kerusakan lingkungan berskala masif menghantam Aceh.
“Jangan biarkan Beutong Ateuh Banggalang bernasib sama: hutan adatnya digunduli, masyarakatnya disingkirkan, dan alamnya dihancurkan demi memuaskan nafsu korporasi skala besar,” pungkas Khalilullah.(SrNTv).
Komentar