TRENGGALEK, jurnalpos.co – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin kembali mencuri perhatian dengan gagasan-gagasan segarnya. Kali ini, pria yang akrab disapa Mas Ipin itu berbicara lantang soal pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mas Ipin menyampaikan langsung pandangannya dalam rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang digelar daring dari Gedung Smart Center Trenggalek, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, keberhasilan MBG tak hanya terletak pada distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah, tetapi juga pada dampak ekonominya bagi daerah.
“Saya ingin program MBG ini tidak hanya menyasar gizi anak, tapi juga benar-benar bisa mengungkit kesejahteraan di daerah,” tegasnya.
Mas Ipin menyoroti perlunya penyesuaian skema di tiap daerah. Ia menilai model distribusi MBG melalui dapur besar atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) berkapasitas 3.000 porsi tidak cocok diterapkan secara seragam.
“Trenggalek atau daerah kepulauan punya tantangan sendiri. Kalau semua pakai SPPG besar, yang bisa menjalankan hanya segelintir pihak. Padahal kita ingin sebanyak mungkin masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Mas Ipin mengusulkan agar pelibatan TNI dipertimbangkan untuk membantu distribusi di daerah-daerah sulit.
“Kalau mitra swasta susah dicari, kenapa tidak TNI yang bantu? Ini program nasional, dan kita perlu jaminan distribusinya merata,” usulnya.
Trenggalek sendiri sudah mengambil langkah inovatif. Melalui refocusing anggaran, satu ruang kelas dikonversi menjadi rumble belajar sekaligus dapur MBG. Pembangunannya didanai APBD, dan pengelolaan dapur dipercayakan kepada komite sekolah yang sekaligus berfungsi sebagai yayasan.
“Kita percaya, komite sekolah yang diisi wali murid akan lebih amanah dan transparan. Bahkan, hasil percobaan di beberapa sekolah menunjukkan makanan lebih segar, hemat ongkir, dan kualitasnya lebih terjaga,” ungkapnya bangga.
Namun begitu, ia mengingatkan bahwa risiko tetap ada. Meski hanya 0,5%, makanan basi itu bisa langsung viral dan merusak kepercayaan. Jadi SOP tetap penting, tapi jangan dikunci mati. Ini masih tahap belajar untuk semua.
Sebagai penutup, Mas Ipin memberikan ide menarik soal skema pembiayaan cepat: menggunakan kartu kredit pemerintah.
“Trenggalek sudah punya. Vendor tidak perlu nunggu lama. Pemerintah bisa bayar dulu pakai kartu kredit, nanti tinggal dilunasi saat dana APBN atau APBD cair,” jelasnya.
Dengan pendekatan yang luwes, gotong royong, dan inovatif, Mas Ipin menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal isi piring tapi juga soal membuka peluang ekonomi lokal dan membangun kepercayaan publik dari dapur sekolah.(*)
